DEMOKRASI

oleh : Ojim suryana

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu negara, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara untuk dijalankan oleh pemerintahan yang bersangkutan sebagai wakil rakyat).

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatie) untuk diwujudkan untuk tiga jenis lembaga yang saling lepas (independen) dan berada dalam perangkat yang sejajar antara satu sama lain.

Kesejajaran itu diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Jenis-jenis lembaga negara yaitu:
1.    Lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif.
2.    Lembaga-lembaga pengadilan yang berwenag menyelenggarakan kekuasaan yudikatif.
3.    Lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasaYunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Namun arti demokrasi berubah sejalan dengan waktu, dan definisi moderen telah berevolusi sejak abad ke-18 M, bersamaan dengan perkembangan demokrasi di banyak negara.

Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos = rakyat, dan kratos / cratein = pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau sebagai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Konsep demokrasi sebagai sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, karena pada saat itu demokrasi sebagai indicator perkembangan politik suatu negara.

Prinsip semacam trias politik menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolute pemerintah sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap HAM.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel/bertanggung jawab, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya sekedar teori) membatasi kekuasaan lembaga tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: