Peran dan Suara Perempuan di Parlemen

oleh : Ojim Suryana

Dalam dunia politik di Indonesia, belum banyak perempuan yang terwakili di parlemen. Tak heran bila kebijakan-kebijakan yang dihasilkan hanya sedikit yang mengakomodasi kepentingan perempuan. Karena jumlah laki-laki dalam lembaga itu lebih banyak menyebabkan banyak pula laki-laki yang terlibat dalam proses pembuatan berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Kenyataan statistic jumlah perempuan adalah 51% tidak tercermin dalam komposisi jenis kelamin di parlemen. Apalagi dibandingkan dengan data statistic pemilu menunjukan 57% pemilih adalah kaum perempuan. Dengan itu mudah dipahami kalau kepentingan di parlemen kurang terwadahi dalam kebijakan dan keputusan parlemen.
Informasi dan fasilitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan, misalnya, yang diperoleh perempuan tidak sebanyak yang diperoleh laki-laki. Ketika harus memutuskan untuk membiayai anak sekolah, umpamanya, banyak orang tua yang cepat memutuskan bahwa laki-laki lebih prioritas. Sehingga banyak perempuan yang putus sekolah bahkan buta huruf.
Begitulah yang menyebabkan kualitas rata-rata perempuan di Indonesia masih rendah. Dengan kualitas yang masih rendah, bagaimana mungkin dapat diharapkan menjadi pendidik yang baik? Bagaimana mungkin mereka dapat memberikan sesuatu bagi pendidikan dini anak-anaknya?
Perbaikan kondisi perempuan tidak terjadi secara nyata, karena tak banyak norma dan kebiasaan yang menguntungkan perempuan.
Representasi perempuan di lembaga Legislatif pusat saat ini memang kurang terwakili. Di DPR RI saat ini hanya 9% jumlah perempuan. Dari 500 anggota Dewan, hanya 45 orang perempuan. Ini bukan fenomena istimewa, karena komposisi anggota Dewan dari waktu ke waktu pun tak jauh berbeda, sebagaimana tampak dalam table dibawah ini (Data Cetro, 2003):

Periode    Perempuan        Laki-laki
Jumlah    %    Jumlah    %
1950-1955 (DPR Sementara)    9    3,8    236    96,2
1955-1960    17    6,3    171    93,7
Konstituante: 1956-1959    25    5,1    488    94,9
1971-1977    36    7,8    460    92,2
1982-1987    29    6,3    460    93,7
1987-1992    39    8,5    500    87,0
1992-1997    65    12,5    500    87,5
1997-1999    54    10,8    500    89,2
1999-2004    45    9,5    500    91,0

Undang-Undang No. 12/2003 tentang pemilu memberi tempat buat perempuan untuk terjun langsung dalam kancah perpolitikan. Kuota 30% bagi jumlah anggota perempuan yang di terangkan pada Pasal 65 menjadi semacam anugrah karena itu hasil perjuangan para aktivis dan mereka yang punya sensitivitas tinggi dalam soal jender. Dengan Pasal 65 tentang kuota 30%, perempuan diberi kesempatan besar untuk memberikan suara, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan persoalan bangsa di meja parlemen.
Kaum perempuan memikul beban agar kuota 30% itu benar-benar terwujud. Jangan sampai ini hanya sebagai retorika, sebagai alat kampanye bagi partai dan hanya menjadi catatan pahit ketika terjadi pengingkaran oleh partai bahkan negara. Dengan kondisi seperti ini kaum perempuan harus terus berjuang jangan hanya diam agar Pasal 65 ini bisa menjadi kenyataan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: