UrgenSI PEndidikan Anak di keluarga

UrgenSI PEndidikan Anak di keluarga
main-main kata Add commentsPEnDAHULUAnIndonesia dari sejak dulu sampai pada saat ini adalah negara yang sangat kaya. Namun sayang, sejak dulu dan juga sampai pada saat ini, orang-orang yang tinggal di negeri ini belum mampu untuk memanfaatkan kekayaan yang ada secara maksimal. Oleh karenanya, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini tentu saja meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negeri ini. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia seringkali dikaitkan dengan masalah “anggaran”. Baik “anggaran” di tingkat negara sampai dengan keluarga. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, negara dituntut untuk memberikan alokasi yang pantas untuk  pembangunan di bidang pendidikan. Di sisi lain, keluarga juga harus melihat seberapa besar anggaran yang ia miliki sehingga dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya sehingga anaknya dapat menjadi seorang yang berkualitas. Proses peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi begitu erat kaitannya dengan uang. Padahal tidak selamanya ‘pendidikan’ yang mahal memberikan pelayanan dengan kualitas prima. Sebut saja permasalahan-permasalahan yang terdapat di lembaga pendidikan: bullying, tawuran, mencontek, pre-marital sex, narkoba, dll. Seringkali lembaga-lembaga pendidikan dengan guru-guru yang profesional tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Apalagi, sebagian besar permasalahan kenakalan anak di sekolah berakar dari permasalahan pendidikan anak di keluarga. Karena itu, pendidikan anak di keluarga tetap menjadi suatu hal yang utama. Mendidik anak di keluarga untuk menjadikan anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas juga tidak selamanya membutuhkan uang yang mahal. Sebenarnya jika orang tua telah berupaya untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, hal itu juga sudah menjadi modal yang besar untuk membekali anak-anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.Urgensi pendidikan anak di keluarga bukan suatu hal yang baru sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses kebangkitan nasional. Bahkan terkesan kuno. Tapi sepertinya Indonesia memang tidak butuh teori-teori dan masukan-masukan baru. Gagasan mengenai urgensi pendidikan anak di keluarga sudah menjadi kuno dan usang mungkin karena selama ini hanya menjadi sebuah teori dan belum banyak yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  
A. Pembangunan  dan Kemiskinan di IndonesiaWacana mengenai permasalahan kualitas sumber daya manusia di Indonesia telah lama diperbincangkan. Namun sungguh disayangkan bahwa dahulu -dan bahkan sampai pada saat ini–, kebijakan pembangunan di Indonesia lebih berkiblat pada sebuah pemikiran yang meyakini bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan pembangunan yang memprioritaskan aspek ekonomi. Pembangunan yang mengacu pada pendekatan pertumbuhan tersebut diyakini kemajurannya. Sehingga apabila pembangunan telah mencapai keberhasilan, maka kemiskinan di Indinesia akan terminimalisir dengan sendirinya. Pemikiran ini mengacu pada pandangan Rostow (dalam Adi, 2003, h.6 ) yang mengasumsikan bahwa bila terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagai konsekwensinya akan terjadi ‘tricle down effect’ (tetesan ‘rejeki’ kebawah). Secara teori, pemikiran tersebut dapat menjadikan sebuah negara menjadi maju dan makmur. Tetapi pembangunan yang mengabaikan pemberdayaan kualitas sumber daya tersebut harus dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan yang tidak mementingkan segelintir orang saja. Sehingga, sesuai teori Rostow, kehasilan pembangunan dapat oleh banyak kalangan. Di Indonesia, para pelaku pembangunan banyak yang melakukan kecurangan. Praktik kolusi dan nepotisme juga merajalela. Sehingga pembangunan yang selama ini dilakukan menjadi suatu hal yang tidak berarti. Apalagi Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pembangunan dengan baik. Sementara itu, hasil-hasil pembangunan di Indonesia juga tidak sampai pada penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Pada akhirnya para penduduk desa banyak yang tergiur dengan kehidupan di daerah perkotaan. Padahal pekerjaan di perkotaan menuntut para pekerja yang terampil. Penduduk yang berpindah dari desa ke kota semakin termarjinalkan. Permasalahan sosial di daerah perkotaan juga semakin banyak dengan bermuculannya para pedagang kaki lima, pengemis, gelandangan, dan berbagai kasus kriminalitas lainnya (Adi, 2003, h. 7). Ditengah hiruk pikuk pembangunan yang dilakukan, daerah pedesaan pun tetap langgeng dengan kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Adi (2003: h. 7-8) menggambarkan kegagalan pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan sebagai berikut:“Kepincangan sosial antara desa dan kota, juga membantu terbetuknya ‘raja-raja’ baru dalam dunia bisnis. Terutama mereka yang punya ‘kedekatan’ dengan sumber ‘informasi’ dan ‘dana’ dalam pembangunan. Bahkan kesenjangan dalam pembangunan antara desa dan kota inilah yang menjadi akar semakin besarnya kantung-kantung kemiskinan” Kemiskinan memang tidak akan pernah hilang. Tetapi bukan berarti tidak dapat diminimalisir. Apalagi dibiarkan begitu saja hingga memunculkan permasalahan sosial yang rumit di masyarakat. Pembangunan pun seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan perubahan kondisi kepada masyarakat luas, tentunya perubahan dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Secara ideal, pembangunan yang dilakukan seharusya dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk keluar dari kondisi serba kekurangan dan meraih kualitas hidup yang baik. negara pun dapat mencapai kondisi kesejahteraan sosial yang didefinisikan Midgley (dalam Adi, 2005, h. 16) sebagai berikut:“a state or condition of human well-being that exist when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportuities are maximized”
(suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan)
Ketiga kondisi yang disebutkan Midgley sebagai kondisi kesejahteraan sosial tentunya—sekali lagi—membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka permasalahan sosial tidak dapat dikelola dengan baik. Sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan berusaha secara maksimal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang dimiliki untuk membantu dirinya. Kealpaan proses pembangunan terhadap pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas membuat negara menjadi rapuh terhadap berbagai tantangan yang ada.
B. Pendidikan Formal dan Kualitas Sumber Daya ManusiaSelama  ini upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia selalu dikaitkan proses peningkatan kualitas  pendidikan formal. Proses  peningkatan kualitas pendidikan formal itu sendiri telah dilakukan tetapi ternyata memunculkan berbagai masalah, terutama perihal anggaran yang harus dialokasikan untuk membiayai keperluan proses belajar mengajar. Sehingga pendidikan terasa menjadi begitu mahal. Untuk kalangan yang beruntung, persoalan biaya memang bukan soal. Lain halnya dengan orang miskin. Jangankan untuk bersekolah di tempat yang mewah dan berfasilitas lengkap. Untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sadang, pangan dan papan pun sangat jauh dari cukup. Mereka tentu akan sangat terbantu dengan adanya bantuan pemerintah, swasta dan juga lembaga swadaya masyarakat seperti BOS, pemberian beasiswa, dan pelayanan lain yang –setidaknya—dapat menghantarkan putera-puteri bangsa ini megenyam pendidikan yang cukup (setidaknya sampai dengan SMU atau bahkan perguruan tinggi). Sehingga sudah cukup bagi mereka bersekolah di tempat yang sederhana. Tetapi apakah pendidikan yang mereka raih di sekolahnya tersebut lebih buruk? Akankah kualitas hidup mereka akan lebih buruk dari pada anak-anak yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah yang mewah?Telah menjadi rahasia umum bahwa proses penyelenggaraannya pendidikan di sekolah, dari tingkat yang paling rendah sampai dengan pendidikan tinggi, memiliki beragam permasalahan. Sebut saja kasus bullying. Permasalahan ini telah terjadi di banyak sekolah. Bahkan di sekolah yang dikenal bergengsi, berprestasi dan mahal. Padahal bulyying dapat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak baik kepada anak yang menjadi korban, tetapi juga pada pelaku bulyying. Coloroso (dalam Sekar, 2007, h. 73) ”… Serangan yang tidak berkesudahan mematahkan jiwa dan menghancurkan harga diri anak. Kita hanya dapat menduga jumlah anak yang lebih memilih ke matian daripada menghadapi keganasan para penindas”. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi pelaku seperti yang dijelaskan Andrew Miller (dalam Sekar, 2007, h. 74)– bahwa pelaku bullying akan tumbuh menjadi sosok penguasa, kriminal yang tidak memiliki empati terhadap orang lain. Karena itu, Apabila institusi pendidikan dibiarkan mengabaikan perbuatan siswa-siswinya untuk mempraktikkan perillaku bullying di sekolah, maka institusi pendidikan tersebut tidak akan dapat membuahkan sumber daya manusia dengan kualitas yang optimal –walaupun mereka berprestasi dengan memiliki nilai akademik yang sangat tinggi.Perilaku bullying yang dilakukan anak-anak di sekolah nampaknya telah mengakar begitu kuat. Bahkan pihak sekolah yang bertarif mahal dan berpredikat unggulan pun belum dapat menahan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswanya. Hak itu berarti ketidakmampuan guru-guru disekolah dalam mendidik anak bukan disebabkan oleh gaji yang tidak memadai. Dengan demikian, pendidikan formal yang memiliki fasilitas lengkap, mahal dan berprestasi di segala bidang tidak selamanya memberikan jaminan untuk sebagai alat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bullying di institusi pendidikan juga hanya salah satu persoalan dari beragam permasalahan. Sebut saja perilaku mencontek yang dilakukan oleh siswa, menyuap guru supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus, praktik jual beli soal ujian, tawuran, dan sebagainya.Perilaku menyimpang yang dilakukan anak-anak di institusi pendidikan memang tidak sederhana. Perilaku bullying yang dilakukan anak-anak di sekolah nampaknya telah mengakar begitu kuat. Bahkan pihak sekolah yang bertarif mahal dan berpredikat unggulan pun belum dapat menahan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswanya. Hal itu berarti ketidakmampuan guru-guru disekolah dalam mendidik anak bukan disebabkan oleh gaji yang tidak memadai. Dengan demikian, pendidikan formal yang memiliki fasilitas lengkap, mahal dan berprestasi di segala bidang tidak selamanya memberikan jaminan untuk sebagai alat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seringkali, tidak berbeda dengan pendidikan formal di sekolah, pendidikan di dalam keluarga juga seringkali dalam dikaitkan dengan ‘uang’. Anak yang lahir di dalam keluarga miskin diasumsikan akan memiliki masa depan yang lebih suram dari pada anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan. Kesimpulan tersebut ada karena ada asumsi bahwa seorang anak yang miskin tentu akan mendapatkan gizi yang buruk, contoh yang buruk dari orang tuanya, dan lingkungan masarakat yang buruk. Sebaliknya anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan akan mendapatkan gizi yang baik, bimbingan yang baik dari orang tuanya karena orang tuanya juga berpendidikan tinggi, dan terlindungi dari pengaruh lingkungan masarakat yang buruk. Pada praktiknya sebagian besar asumsi tersebut tidak selamanya benar. Ada anak yang lahir dari keluarga miskin. Sebut saja dengan si A. Ia tidak medapatkan gizi yang baik, sehingga ia tidak memiliki daya tangkap yang baik. Kekurangannya tersebut membuatnya tidak dapat menyelesaikan sekolah dengan baik. Sehingga ia mider dan berhenti sekolah pada saat ia duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ia pun mengisi hari-harinya dengan membantu pekerjaan ibunya di rumah atau membantu keperluan kerabat keluarganya yang sedang membutuhkan bantuannya seperti sakit, dll.Berbeda dengan anak lain, sebut saja si B. Ia lahir di keluarga yang berkecukupan. Semua kebutuhannya pun dapat terpenuhi oleh keluarganya hingga ia dapat bersekolah hingga jenjang SMU. Ia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, padahal ia mampu. Ia memutuskan untuk menikah dan kini memiliki 4 orang anak. Dalam rangka menghidupi keluarganya, B berusaha untuk bekerja di berbagai tempat usaha. Tetapi B seringkali diberhentikan dari tempat kerjanya. Suatu saat ia pernah mendapatkan kesempatan untuk membuka warung kecil dengan modal yang ia dapatkan dari kakak iparnya.Tetapi usahanya itu juga gagal. Ia pun sering menganggur. Secara terpaksa, biaya hidup keluarganya selalu dipenuhi oleh kakak iparnya. Kemudian ia pun bekerja di sebuah perusahaan adik iparnya. Namun, walaupun sudah mendapatkan penghasilan tetap, B tetap mendapatkan subsidi dari kakak iparnya berupa pakaian, bahan makanan pokok, biaya pendidikan anak, dan lain-lain. Mengenai hal tersebut si B hanya berkometar: “punya sodara kaya emang enak.”Adapun perusahaan dimana B bekerja adalah sebuah perusahaan jasa  yang melayani pelayanan pengiriman barang dan satu perusahaan dengan si A yang juga masih memiliki hubungan kerabat dengan B. Baru beberapa bulan bekerja, B mendapatkan surat peringatan dari direktur pelaksana di tempat kerjanya yang baru. Surat peringatan tersebut diberikan kepada  B karena beberapa kelalaian yang selalu ia lakukan. Berdasarkan data yang didapatkan dari staf human resource development (HRD) di perusahaan tempat ia bekerja, B sering kali terlambat datang ke kantor, lambat dalam menunaikan pekerjaannya, dan kesalahan terakhir yang ia lakukan adalah ia tidak mengantarkan barang ke klien tepat pada waktunya karena menyasar di jalanan. Kemudian kesalahan lain yang membuat B harus mendapatkan surat peringatan adalah B dianggap tidak memiliki kemauan untuk belajar dan menganggap “enteng” pekerjaannya. Berbeda dengan si A. A memulai pekerjaannya sebagai office boy. Setelah beberapa bulan ia bekerja, karirnya cepat meningkat. Tentu saja berikut dengan jumlah gajinya. A melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan nyaris tanpa kesalahan. Bahkan A yang tidak pernah bisa membaca, memiliki kemauan untuk belajar dan ia pun dapat melalui tes untuk mendapatkan SIM. Sehingga ia dapat melakukan pekerjaan pengiriman barang dan ia pun tidak pernah salah alamat pada saat melakukan pengiriman barang. Ia juga tidak pernah mengeluh. Ia merasa bersyukur dengan pekerjaan yang dilakukannya. Ia juga selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk setiap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Ia megatakan bahwa ia harus bekerja untuk menjalankan hidup ini. Jika tidak bekerja, dari mana ia akan mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya.Uraian kasus mengenai A
menceritakan bahwa anak yang dilahirkan dari keluarga miskin bukan berarti tidak memiliki masa depan yang cerah. Sedangkan uraian kasus mengenai B berupaya menggambarkan bahwa anak yang dilahirkan dari keluarga berkecukupan tidak secara otomatis akan mendapatkan masa depan yang cerah. Tidak hanya itu, tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan formal yang dilalui oleh seseorang juga tidak selalu memberikan jaminan terhadap seseorang untuk mendapatkan kualitas hidup yang terbaik.
C. Pendidikan Keluarga dan Kualitas Sumber Daya ManusiaAda beberapa sifat yang dapat membuat individu sukses dalam kehidupannya. Sifat-sifat tersebut antara merasa tidak mau bergantung dengan orang lain—bahkan dengan orang tuanya sendiri, tekun, jujur, selalu mau belajar—dalam keterbatasannya, beranggapan bahwa setiap amanah yang ada dihadapannya adalah suatu hal yang penting, dan memiliki cita-cita tinggi. Siapa saja–baik ia adalah anak-anak, remaja, dewasa, siswa, guru, pegawai, pengusaha,  apalagi pejabat pemeritah—membutuhkan sifat-sifat tersebut jika menginginkan hidup yang sukses. Ada beberapa lembaga yang berperan dalam rangka pembentukan manusia yang berbudi luhur, salah satu diantaranya adalah keluarga. Pendidikan anak di keluarga menjadi komponen yang terpenting dalam pembentukan generasi bangsa yang berkualitas, karena disitulah anak-anak mulai belajar menyerap nilai. Bagaimana pun kondisi keluarganya, setiap anak yang lahir di negeri ini berhak untuk mendapatkan masa depan yang gemilang. Baik ia terlahir di keluarga yang berkecukupan maupun yang tidak berkecukupan. Seorang anak berhak memiliki cita-cita yang setinggi-tingginya. Bagi anak yang terlahir di keluarga miskin, harus berpikir bahwa ia dapat keluar dari kemiskinannya tersebut. Bagi anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan juga harus berpikir bahwa ia tidak dapat menggantungkan diri pada kekayaan orang tuanya. Sehingga sifat yang mudah putus asa, pesimis, malas, tidak jujur, cepat merasa puas, tidak mengakar dalam diri anak. Permasalahan sosialisasi sikap hidup yang positif kepada anak akan menjadi sulit karena orang tua yang membimbing anak-anak pun memiliki latar belakang yang beragam. Di lain sisi, mendidik anak itu sendiri adalah perkara yang tidak sederhana. Orang tua banyak yang belum memiliki pemahaman tentang parenting skill. Tetapi ada pula orang tua yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pendidikan anak, tetapi mereka sering kali tidak dapat mengaplikasikannya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Contoh sederhana mengenai suatu hal penting dalam pendidikan anak adalah perihal efektivitas contoh teladan orang tua (orang tua sebagai role model) dalam proses pendidikan anak. Proses penyerapan nilai dalam diri anak pun akan lebih bermakna apabila sosialisasi nilai kepada anak dilakukan melalui contoh. Tanpa contoh yang benar dari orang tua, penyampaian nilai-nilai tersebut akan sia-sia. Memberikan contoh teladan yang baik bagi anak juga tidak memerlukan biaya yang mahal. Orang yang memang terpaksa hidup dalam kondisi serba kekurangan juga memiliki kemampuan untuk menjadi orang tua yang pandai memberikan contoh teladan. Jika orang tua menginginkan anaknya bersikap satun, maka orang tua patut memberikan contoh yang konsisten tentang kesantunan kepada anaknya. Jika orang tua menginginkan anaknya bersikap lemah lembut kepada orang lain, maka orang tua patut memberikan contoh yang konsisten tentang sikap yang lemah lembut kepada anaknya, dllJika orang tua yang ada dalam kehidupan sederhana –atau bahkan sangat sederhana—memiliki kesempatan untuk mecetak generasi bangsa yang berkualitas, maka orang tua yang lebih mapan secara ekonomi, seharusnya memiliki akses yang besar untuk memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Orang tua golongan ini memiliki kemampuan untuk memberikan anak berbagai macam kursus dan medaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berkualitas. Tetapi tentunya itu bukan suatu hal yan penting. Orang tua harus tetap menjadi teladan yang utama bagi anak dan tidak menyerahkan proses pendidikan anak kepada pihak sekolah. Sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah berbenturan dengan nilai-nilai yang ada dikeluarganya. Jika nilai-nilai yang diajarkan di sekolah berbenturan dengan nilai-nilai yang ada dikeluarganya, pelajaran yang diterima anak di sekolah menjadi suatu hal yang kurang berguna. Misalnya, sekolah mengajarkan anak untuk bersikap menghargai orang lain, tetapi anak melihat contoh dari orang tuanya berbuat sewenang-wenang terhadap pembantu rumah tangga. Kemudian anak belajar di sekolah dan mendapatkan masukan dari guru untuk selalu berhemat dan sederhana, tetapi ia melihat kedua orang tuanya begitu boros membelanjakan hartanya.Urgensi peran orang tua sebagai contoh teladan bagi anaknya menuntut orang tua untuk selalu memiliki kemauan belajar. Kemauan untuk belajar dibutuhkan orang tua sehingga orang tua haus akan ketrampilan-ketrampilan baru dalam mendidik. Apalagi pada saat ini teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Orang tua yang memiliki kemauan belajar dapat mengimbangi keingintahuan anak dan melindungi anak dari informasi dan teknologi yang kurang bermanfaat dari lingkungannya. Oleh karenanya, semangat orang tua untuk memperbaharui semangatnya dalam menjalani kehidupan sangat dibutuhkan. Tanpa semangat hidup, seseorang akan merasa bosan dengan rutiitas sehari-hari, menjalani hari-harinya tanpa makna. Semangat hidup untuk yang ia miliki akan tertular secara otomatis kepada anak-anaknya. Anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya menikmati setiap detik kehidupan. Pekerjaan yang ada di hadapannya bukanlah suatu beban, melainkan sebuah permainan yang mengasyikkan dan tidak membosankan. Sehingga pekerjaan apapun—bahkan pekerjaan di rumah tangga seperti mencuci piring dan pakaian di rumah, memasak, menyiram tanaman, mencuci mobil — dapat dituntaskan secara baik walaupun pekerjaan tersebut tidak menghasilkan uang. Kepuasan yang didapat dalam bekerja bukanlah besaran uang yang diterima. Kepuasan dari melakukan suatu pekerjaan tidak lagi disejajarkan dengan seberapa banyak penghargaan orang lain terhadap apa yang telah dikerjakan. Lebih dari itu, kepuasan kerja lebih dapat diartikan sebagai kerelaan diri kita dalam mengerjakan sesuatu. Menjalani peran orang tua memang tidak mudah, dan sulit untuk melakukannya secara sempura. Tetapi, sekali lagi, bukan berarti orang tua tidak dapat belajar. Jika orang tua di Indonesia memiliki kemauan untuk belajar menjadi contoh teladan yang baik, diharapkan dampak kedepannya adalah terbentuk good civil society di negara ini. Pemikiran ini muncul dari suatu keyakinan bahwa apabila orang tua memiliki niat untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya, dan meyakini bahwa hal tersebut dapat membentuk anaknya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, maka secara otomatis mereka akan berusaha untuk bekerja dengan tekun, jujur, selalu mau belajar—dalam keterbatasannya, beranggapan bahwa setiap amanah yang ada dihadapannya adalah suatu hal yang penting, dan memiliki cita-cita tinggi. Dengan demikian, dalam jangka yang panjang—orang tua yang juga berperan sebagai pekerja seperti pendidik, pejabat pemerintah, pengusaha, pegawai, atau bahkan petugas kebersihan,  diharapkan dapat berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaannya dengan amanah, tidak melakukan korupsi, selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hidupnya dan selalu berusaha untuk mencapai kualitas hidup yang terbaik untuk dirinya, keluarganya dan masyarakat banyak.Issu yang sama sekali bukan suatu hal yang baru ini akan sulit diaplikasikan. Apalagi pada saat ini keluarga-keluarga yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia diserbu oleh berbagai masukan-masukan yang negatif dari media televisi. Anak-anak dan orang tua di dalam sebuah keluarga rentan terhadap pengaruh buruk yang berasal dari televisi banyak yang memproduksi tayangan-tayangan yang kurang tepat untuk dikonsumsi oleh anak. Berbagai tayangan televisi sering kali telah membuat anak-anak (bahkan orang tuanya) mengenal kekerasan, pasif dan menjadi konsumtif serta jarang ada yang dapat memberikan inspirasi. Apa yang dilihat dan di dengar dari televisi jauh dari kebutuhan anak-anak (bahkan orang tua) yang memiliki hak untuk berkembang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Para produsen yang membuat tayangan-tayangan negatif tersebut bersikukuh bahwa produk yang mereka buat memang sesuai dengan keinginan sebagian besar penduduk Indonesia. Seakan-akan penduduk Indonesia telah memiliki label yang begitu negatif sehingga hanya dapat menikmati berbagai hiburan yang mengumbar kekerasan dan mimpi untuk men
dapatkan kemewahan yang didapat secara cepat. Walaupun ada beberapa tayangannya yang baik dan bermutu, tayangan tersebut seringkali sulit untuk dicerna dengan mudah, terutama untuk mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi.Kondisi yang tidak kondusif ini harus segera ditidaklajuti dengan berbagai kegiatan nyata berupa pembuatan berbagai produk sosial yang dapat meredam semua tayangan yang tidak bermanfaat untuk anak, bahkan untuk orang tua sekalipun. Usaha konkret ini pun harus didahului dengan keyakinan bahwa bangsa ini pasti telah jenuh dengan hal-hal yang positif dan maju. Salah satu upaya konkret yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pemasaran sosial mengenai urgensi pendidikan keluarga. Pada saat ini, setiap orang tua –terutama orang tua yang mapan secara ekonomi– berlomba-lomba untuk mendaftarkan anak-anaknya ke dalam sekolah yang terkenal, berprestasi dan menjadi sekolah unggulan. Karena telah menjadi sebuah ambisi, ada pula orang tua yang melakukan proses pendaftaran dengan cara yang tidak arif. Ia melakukan suap kepada salah satu guru yang mengajar di sekolah dasar berpredikat “unggulan dan berprestasi” di wilayahnya. Dengan bangga orang tua tersebut mengatakan bahwa ia baru saja memberikan “upeti” sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada salah seorang oknum di sekolahnya, tepat dihadapan anaknya sendiri. Padahal anaknya baru berusia 7 (tujuh) tahun. Kasus suap yang dilakukan orang tua tersebut akan memiliki dampak yang negatif terhadap anaknya. Setidaknya, anak akan belajar dari orang tuanya bahwa “keberhasilan” dapat dicapai dengan mudah hanya dengan uang dan bukan dengan usaha, kerja keras dan ketekunan. Ia pun belajar bahwa perilaku suap itu suatu hal yang normal dan bahkan membanggakan. Walaupun masuk dengan cara yang tidak arif, orang tua tersebut tidak peduli. Hal yang terpenting bagi dirinya adalah: ia bangga anaknya dapat menjadi salah seorang siswa di sekolah dengan predikat “unggul dan berprestasi”. Padahal apabila dicerna labih jauh lagi, sekolah macam apa yang dijadikan tempat menuntut ilmu jika sekolah tersebut terkenal dapat dengan mudah untuk diberikan “upeti”? Kemudian target apa yang ingin dicapai oleh orang tua tersebut jika ia memberikan contoh yang negatif dalam menghadapi suatu persaingan dan juga kecurangan?Di lain sisi, jasa pendidikan juga seperti komoditas yang diperjual belikan. Seakan-akan sekolah yang mahal serta berlabel “plus” akan menjadi jaminan bagi anak-anak menjadi seseorang yang berkualitas. Seiring dengan ‘tren’ komersialisasi pendidikan tersebut, kepercayaan diri orang tua seakan-akan menjadi luntur. Pada akhirnya seakan-akan mereka ingin menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak sekolah. Sehingga jika ada sesuatu hal yang salah terhadap proses pendidikan anaknya, maka yang akan mudah disalahkan adalah pihak sekolah. Seperti kasus ibu Ana (sebut saja demikian), misalnya. Sebelum ibu Ana mendaftarkan anaknya ke SMU X, ibu Ana sangat tertarik dengan iklan SMU X yang menjanjikan bahwa setiap muridnya akan memiliki akhlak yang baik. Iklan tersebut dirasa Ibu Ana sangat sesuai dengan harapannya. Apalagi Ibu Ana memiliki pandangan yang buruk mengenai ‘remaja pada saat ini’. Salah satu gambaran Ibu Ana mengenai remaja di saat ini adalah tidak memiliki sikap yang sopan terhadap orang tua. Ia berharap, SMU X dapat memberikan pendidikan akhlak yang terbaik bagi anaknya (sebut saja Rani). Pada kenyataannya, SMU X memang berupaya untuk menerapkan akhlak yang baik kepada murid-muridnya. Salah satu cara yang diterapkan oleh SMU X dalam memberikan pendidikan akhlak kepada murid-muridnya adalah dengan membiasakan murid-muridnya untuk tidak ber-khalwat (satu orang laki-laki berduaan dengan satu orang perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat). Suatu hari, Rani di tegur oleh salah seorang guru di SMU X karena telah berkhalwat. Teguran ini diberikan karena guru tersebut melihat secara langsung pada saat Rani di bonceng oleh salah seorang murid laki-laki. Rani tidak menerima teguran tersebut. Rani membantah dan merasa lebih benar karena ia pergi berduaan ke sekolah dengan kawan-nya atas izin dari orang tuanya (ibu Ani). Rani juga merasa benar karena ia merasa jauh lebih nyaman pergi ke sekolah dengan temannya yang lebih ia kenal—walaupun berjenis kelamin laki-laki, dari pada pergi sekolah dengan menggunakan dengan ojek—yang diartikan lebih berbahaya dari pada teman laki-lakinya karena pengemudi ojek adalah orang yang tidak dikenal. Bantahan yang diberikan oleh Rani tidak diterima oleh guru yang menegur tersebut (sebut saja Bapak Ali). Tetapi, sangat disayangkan, Bapak Ali menanggapi bantahan dari Rani dengan cara yang tidak bijak. Setelah mendengar bantahan dari Rani, Pak Ali melengos pergi. Pada hari berikutnya, Pak Ali tidak menyapa Rani. Padahal, menurut Ibu Ani, seharusnya Pak Ali membuka komunikasi yang bersifat dua arah dengan Rani, muridnya. Jika Pak Ali memang merasa yakin bahwa tegurannya itu adalah sesuatu yang terbaik untuk muridnya, maka ia harus bisa menyampaikan hal tersebut. Menurut Ibu Ani pula, sikap pak Ali kepada anaknya Rani dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, sikap Bapak Ali membuat anaknya, Rani, semakin merasa benar dan menjadi tidak menghormati Bapak Ali sebagai gurunya.Semestinya Ibu Ana menyadari bahwa ia tidak dapat menyalahkan pihak sekolah yang bersangkutan karena ibu Ani sebagai orang tua juga harus menyadari bahwa ia masih terlibat dalam proses pendidikan akhlak anaknya.Sekolah memang berperan banyak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan diri anak. Tetapi keluarga juga tetap ikut andil dalam proses pendidikan anak. Dalam Model ekologi sosial Bronfenbrenner, Bowes dan Hayes (1999, h. 8-9) memaparkan bahwa sistem paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak disebut dengan sistem mikro. Selain sekolah, sistem mikro tersebut antar lain dari  keluarga, pelayanan kesehatan, teman bermain di sekitar rumah, dan lain-lain. Pengaruh yang diberikan kepada anak juga tidak hanya tampilan fisik, tetapi juga sistem kepribadian dan kepercayaan. Oleh karenanya, jika ada suatu hal yang salah dalam proses pendidikan anak, maka ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah proses pendidikan anak di keluarga itu sendiri
D. Pemasaran Sosial Mengenai Urgensi Pendidikan Keluarga Issu urgensi pendidikan anak di keluarga—walaupun sudah usang—perlu disebarluaskan kembali  ke masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dipergunakan adalah pemasaran sosial (social marketing). Melalui pemasaran sosial, masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan baru mengenai urgensi pendidikan anak dalam keluarga. Pengetahuan yang disebarkan melalui metode pemasaran sosial juga dilakukan untuk merubah perilaku seseorang. Mengenai tujuan pemasaran sosial tersebut, Kotler dan Roberto mendefinisikan pemasaran sosial sebagai berikut: “Sosial marketing is a strategy for changing behavior. It combines the best elements of the traditional approaches to sosial change in integrated planning and action framework and utilizes advances in communication technology and marketing skills.” (Kotler dan Roberto, 1989, h. 24) (Pemasaran sosial adalah strategi untuk merubah perilaku. Pemasaran Sosial mengkombinasikan elemen-elemen terbaik dari pendekatan tradisional untuk perubahan sosial dalam perencanaan yang terintegrasi dan kerangka tindakan dan mempergunakan teknologi komunikasi yang maju dan ketrampilan pemasaran)  Definisi pemasaran sosial yang didefinisikan oleh Kotler dan Roberto mengatakan bahwa pemasaran sosial dapat merubah perilaku seseorang. Sehingga orang yang semula kurang atau bahkan tidak peduli terhadap perilakunya yang buruk, dapat menjadi seorang yang peduli terhadap perilakunya dan mau mencoba memperbaikinya karena ia tahu bahwa perilakunya yang buruk dapat mengakibatkan efek yang negatif terhadap proses pendidikan anaknya. Bahkan, melalui pemasaran sosial, orang tua yang tidak memiliki pengetahuan mengenai urgensi pendidikan anak di keluarga menjadi tahu, kemudian berusaha untuk melakukan perubahan dalam mendidik dan membesarkan anaknya, berusaha mendapatkan ketrampilan terbaru dalam proses mendidik anaknya, dan –yang paling penting–berusaha untuk memperbaiki diri sendiri sehingga dapat menjadi orang tua yang dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi anaknya.Upaya perubahan perilaku tersebut tentu tidak mudah. Pemasaran sosial tidak seperti pemasaran pada umumnya (generic marketing). Pemasaran sosial harus “memaksa” targetnya untuk mengubah keyakinan, nilai, sikap yang selama ini telah tertanam di dalam dirinya. Berbeda dengan iklan mie yang sering ditawarkan oleh berbagai produsen mie instan. Para kosmen instan dapat dengan mudahnya mengganti produk mie instan yang lama dengan produk mie instan yang baru. Perubahan ini dapat mereka lakukan dengan mudah, bahkan tanpa pertimbangan yang berat. Hal itu dapat terjadi karena konsumen dapat merasakan keuntungannya secara langsung apabila ia merubah kebiasaannya dalam mengkonsumsi produk mie. Lain halnya dengan pemasaran sosial, misalnya mengenai urgensi pendidikan anak di keluarga keluarga dengan memberikan teladan yang baik kepada anak. Target pemasaran sosial tidak dapat merasakan manfaat perubahan perilaku yang ia lakukan dengan instan. Walaupun pada akhirnya ia memutuskan untuk merubah perilakunya, maka ia harus berusaha menanggalkan pengetahuan lamanya, merubah keyakinannya dan sikapnya yang telah menjadi perilakunya sehari-hari. Karena itu, pemasaran sosial dikatakan oleh Kotler dan Roberto membutuhkan seperangkat perencanaan yang terintegrasi. Tidak hanya itu, pemasaran sosial juga membutuhkan teknologi komunikasi yang maju dan ketrampilan pemasaran.  Tanpa itu semua, pemasaran sosial yang dilakukan tidak akan menjadi komunikasi yang efektif bagi sasarannya.Selain kegiatan yang terorganisir dan teknologi komunikasi yang baik, pemasaran sosial juga tidak akan berhasil apabila proses pengerjaannya tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam perilaku manusia itu sendiri. Green dan Kreuter (1991, h. 151) menuliskan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu:a.      Faktor Predisposisi, yaitu penyebab yang mempengaruhi perilaku secara rasional atau motivasi perilaku.b.      Faktor Pendukung, yaitu penyebab perilaku yang memfasilitasi motivasi untuk dapat terrealisasikanc.      Faktor Pendorong, yaitu faktor yang diakibatkan oleh perilau yang menyediakan penghargaan yang terus menerus atau insentif yang memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan perilaku tersebut Setiap faktor juga terdiri dari berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Faktor predisposisi terdiri dari faktor pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai dan persepsi. Sedangkan faktor pendorong terdiri dari sikap dan perilaku dari petugas atau yang lainnya. Kemudian faktor pendukung terdiri dari ketersediaan sumber daya, peraturan dan juga ketrampilan yang dibutuhkan kelompok sasaran sehingga ia dapat merubah perilakunya. Keterkaitan seluruh faktor tersebut digambarkan dalam model precede-proceed yang dipaparkan Green and Kreuter. Sebagian dari gambar model precede-proceed adalah sebagai berikut (dalam Viciawati, 2006, h.67):

Pendidikan kesehatan
Faktor Predisposisi
Faktor Pendorong
Faktor pendukung
Perilaku dan gaya hidup
lingkungan
KebijakanPeraturanOrganisasi
Tahap 5 Diagnosa administrasi dan kebijakan
Tahap 4Diagnosa organisasi dan pendidikan
Gambar 1.  Tahap Precede yang ke 4 dan 5 menunjukkan strategi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempengaruhi faktor predisposisi, pendorong dan pendukung yang mempengaruhi atau mendukung perubahan perilaku dan lingkungan. Cuplikan model precede-proceed memberikan gambaran bahwa perilaku seseorang tidak hanya melibatkan beberapa faktor berinteraksi secara langsung (pengetahuan diri, sikap diri, keyakinan diri, nilai diri, persepsi diri terhadap suatu issu; sikap dan perilaku dari petugas atau yang lainnya; ketersediaan sumber daya, peraturan dan juga ketrampilan yang dibutuhkan kelompok sasaran sehingga ia dapat merubah perilakunya). Selain itu, perubahan perilaku juga membutuhkan adanya suatu faktor yang bersifat makro, yang bisa membuat lingkungan dimana seseorang tinggal merasa tidak nyaman dengan perilakunya yang buruk. Sebaliknya ia merasa nyaman dengan perilakunya yang baru. Faktor tersebut berupa kebijakan negara. Dengan adanya dukungan negara terhadap, issu mengenai urgensi pendidikan anak di keluarga akan menjadi jauh lebih mudah dilaksanakan. D.1.Pemasaran Sosial Mengenai Urgensi Pendidikan Anak di Keluarga pada Tingkat nasionalKegiatan pemasaran sosial sebagai upaya untuk memasarkan issu urgensi pendidikan anak di keluarga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung issu ini dibutuhkan untuk menciptakan atmosfir di masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengetahui bahwa keterlibatan penuh keluarga sangat dibutuhkan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga berperan untuk merangkul berbagai elemen yang ada di masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Elemen-elemen masyarakat yang dibutuhkan antara lain Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sektor swasta dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemasaran sosial ini terutama terkait perihal pendanaan. Pemasaran sosial akan menyedot dana yang sangat besar. Apalagi kegiatan ini diupayakan untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang ada di pelosok sekalipun. Sebagaimana yang dikemukakan Weinreich (tt.a., h. 3-4) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan purse string adalah sumber dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemasaran sosial. Apalagi pemasaran sosial membutuhkan teknologi komunikasi yang maju. Salah satu teknologi komunikasi yang dapat dipergunakan adalah televisi. Televisi sangat efisien dalam menciptakan atmosfir yang dibutuhkan. Sebaiknya pemasaran sosial melalui televisi juga dilakukan dengan membuat sebuah film yang dapat menandingi sinetron-sinetron ‘picisan’ –yang bermuatan gambaran kehidupan keluarga dengan hidup materialis, konsumtif dan rentan terhadap perilaku kekerasan di dalam rumah tangga– yang selama ini dikonsumsi masyarakat Indonesia. Karena itu, pembuatan film yang berbobot dan dapat dicerna oleh masyarakat umum harus dapat dibuat sebanyak-banyaknya dan semenarik mungkin sehingga dapat mematahkan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa selera sebagian besar rakyat Indonesia adalah rendah.
Oleh karenanya pemasaran sosial yang dilakukan melalui media televisi tersebut tidak hanya menjangkau para masyarakat yang menjadi konsumen saja. Produsennya juga perlu dilibatkan. Itulah mengapa peran pemerintah menjadi sangat penting dalam melindungi anak dan keluarga dari informasi-informasi yang merugikan.
Selain tekologi komunikasi yang maju, Kotler juga menekankan peran peting dari ketrampilan pemasaran. Seorang pemasar sosial membutuhkan ketrampilan yang tinggi mengingat keunikan dari kegiatan pemasara sosial. Metode masa tidak cukup untuk menjangkau tujuan kegiatan pemasaran sosial mengenai urgensi pendidikan anak di keluarga. Apalagi di Indonesia tersebar beragam bangsa, adat, bahasa dan keyakinan. Letak penduduknya juga terpisah di ribuan pulau. Sehingga, produk sosial yang ingin dipasarkan harus disesuaikan dengan target sasaran. Dengan demikian, pemasar sosial dapat memudahkan proses penyampaian pesan kepada target sasaran dan mencapai tujuan kegiatan pemasaran sosial itu sendiri.
Alur proses kegiatan pemasaran sosial yang terdiri dari target sasaran –dengan latar belakangnya, kualitas dari sumber komunikasi,  dan hasil yang dapat di capai dari kegiatan pemasaran social dijelaskan dalam “The Roger’s Shoemaker Adoption Diffusion Paradigm”. “Paradigma difusi pemakaian dari The Roger’s Shoemaker” tersebut dapat dijelaskan dalam gambar 2 berikut:

1.                    Karakteristik personal (contoh: sikap umum terhadap perubahan)2.                    Karakteristik sosial (contoh: gaya hidup perkotaan)3.                    Kebutuhan yang dimiliki untuk melakukan inovasi4.                    dan lain-lain
1.    Norma sitem sosial2.    Toleransi terhadap perilaku menyimpang3.    Integrasi komunikasi4.    dan lain-lain
Variabel Penerima
Antecedents
1.        Penggantian2.        Kekecewaan
PersuasiII
KeputusanIII
KonfirmasiIV
Sumber Komunikasi
Adopsi
Proses
Konsekuensi
Adopsi yang berkelanjutan
Tidak berlanjut
Penolakan
Adopsi di waktu lain
Penolakan yang berkelanjutan
1.        Keuntungan yang relatif2.        Kesesuaian3.        Kompleksitas4.        Kemampuan untuk di coba5.        Kemampuan untuk di amati
Karakteristik inovasi yang dimiliki
PengetahuanI
Variabel sistem sosial
Gambar 2 Paradigma penyebaran pemakaian dari the Roger’s Shoemaker Sumber: Kotler dan Roberto [1989, h. 128]  Berdasarkan gambar 2 tersebut, seorang pemasar sosial perlu untuk terjun langsung ke masyarakat. Dengan demikian, seorang pemasar sosial mengetahui berbagai atribut yang dimiliki oleh target sasarannya. Itulah mengapa pemerintah perlu untuk merangkul lembaga swadaya masyarakat, karea lembaga swadaya masyarakat dapat berfungsi untuk menjangkau masyarakat dan memastikan bahwa issu yang ingin disampaikan melalui pemasaran sosial telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.  D.2. Pemasaran Sosial Mengenai Urgensi Pendidikan Anak di Keluarga pada Tingkat komunitasAda berbagai lembaga swadaya masyarakat yang telah berupaya untuk menjangkau masyarakat dalam menyebarkan issu urgensi pendidikan anak di keluarga. Tetapi setiap lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan belum saling bekerja sama antara lembaga swadaya masyarakat yang satu dengan yang lain. Bahkan setiap lembaga swadaya masyarakat terlihat saling memperebutkan “lahan wilayah garapan atau pun lahan issu” demi terlaksananya suatu proyek. Fenomena ini tentu perlu diminimalisir. Kerja sama antar lembaga yang dapat diorganisir oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan suatu usaha kesejahteraan sosial yang lebih bermakna bagi masyarakat, karena koordinasi antar lembaga swadaya masyarakat dapat membuat kegiatan pemasaran sosial megenai urgensi pendidikan anak di keluarga menjadi lebih merata di masyarakat. Usulan tersebut tentunya patut untuk terus dilaksanakan, walaupun selama ini perihal “koordinasi” merupakan suatu hal yang sangat sulit. Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah (di perkotaan atau di pedesaan) dan dengan berbagai peran (pejabat, guru, ibu rumah tangga, dll.) memiliki akses terhadap informasi yang disampaikan dalam kegiatan pemasaran sosial. Penjangkauan masyarakat yang ada di daerah pedesaan tentu akan berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, lembaga swadaya masyarakat memiliki berbagai wadah sebagai modal sosial yang dapat dijadikan media untuk melakukan pemasaran sosial. Beberapa contoh potensi masyarakat yang dapat dijangkau adalah kegiatan pengajian yang kerap kali di lakukan masyarakat di daerah pedesaan setiap satu kali per pekan, per dua pekan atau per bulan atau kegiatan perkumpulan ibu-ibu PKK. Satu hal yang menjadi sorotan dari beberapa kegiatan masyarakat di daerah pedesaan tersebut adalah sesi penyampaian materi. Kegiatan warga tersebut tentu akan jauh lebih bermakna apabila materi yang disampaikan bersesuaian dengan permasalahan yang sedang dialami di dalam keluarganya (sesuai dengan kebutuhan), mendalam, dan yang paling penting adalah dapat diaplikasikan secara langsung ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contoh yang berkaitan dengan urgensi pendidikan anak dalam keluarga adalah bagaimana mendidik anak sesuai dengan usianya (misalnya melakukan sex education), bagaimana menerapkan disiplin kepada anak, bagaimana mengelola emosi pada saat mendidik anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak,  dll. Materi-materi tersebut perlu dikemas dalam rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan tidak terputus. Oleh karenanya metode intervensi berupa community development dapat dipergunakan dalam rangka memasarkan issu urgensi pendidikan anak di keluarga. Sehingga pada satu saat, akan terbentuk pula kader-kader masyarakat yang menguasai ketrampilan sebagai orang tua (parenting skill). Mereka akan banyak berperan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan yang memasarkan urgensi pendidikan anak di keluarga. Materi-materi yang berkaitan dengan parenting skill lebih mudah dijangkau oleh orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan, terutama mereka yang ada di kalangan menengah atas. Demi mendapatkan materi-materi tersebut, mereka rela membayar dengan sejumlah uang yang tidak sedikit. Tetapi seringkali kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti tidak memiliki dampak yang lama. Sehingga, perlu dibuat tempat pemasaran (place) yang baru untuk masyarakat kalangan menengah ke atas, yang bersifat berkesiambungan. Mereka pun tidak lagi sepenuhnya menyerahkan proses perkembangan anaknya ke pihak sekolah (atau bahkan kepada pengasuh anaknya) dan menyadari bahwa pendidikan anak di dalam keluarga adalah yang paling utama, serta menyadari bahwa perilaku mereka sebagai orang tua berperan sangat besar terhadap perkembangan anaknya. Tempat pemasaran yang dapat dipergunakan sebagai saluran komunikasi antara lain adalah sekolah (dengan mempergunakan perkumpulan orang tua/wali murid) dan sebuah perkumpulan yang ada di kantor-kantor dimana orang tua bekerja.Begitu pula untuk kalangan masyarakat miskin di daerah perkotaan. Di komunitas ini, seorang pemasar sosial perlu membuat suatu wadah yang dapat mempertemukan warga. Ciri khas dari kampung-kampung miskin yang Evers (dalam Viciawati, 2002, h. 4) sebut dengan istilah “massa apung” ini adalah mobilitas geografis dan pekerjaan anggotanya yang tinggi. Permasalahannya juga lebih rumit karena mereka yang ada di dalam kelompok “massa apung” adalah kelompok  paling miskin. Permasalahan sosial menumpuk didalamnya. Sebut saja persoalan pelacuran, perampokan, perdagangan anak, pelecehan anak, dan lain-lain. Permasalahan sosial yang ada di massa apung muncul seperti sebuah lingkaran. Kehidupan anak-anak di massa apung, kehidupan keluarga dan komunitasnya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain hingga membentuk suatu budaya, yaitu budaya kemiskinan. Karakteristik massa apung tersebut akan membuat proses pelaksanaan kegiatan pemasaran sosial menjadi lebih sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi.  Lingkaran budaya kemiskinan tersebut akan dapat diputus dengan menyorot kebutuhan orang tua dan anak-anak yang menjadi anggota massa apung.
Serupa dengan kegiatan pemasaran sosial yang dilakukan di daerah pedesaan, pemasaran sosial yang dilakukan di massa apung juga dapat diselenggarakan melalui metode community develoment. Dengan demikian, proses kegiatan pemasaran sosial yang dilakukan dapat bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dapat memunculkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan yang dijadikan tempat pemasaran issu urgensi pendidikan anak di keluarga, dan yang terpenting adalah dapat melahirkan kader-kader yang mampu melangsungkan kegiatan pemasaran sosial ini menjadi suatu kegiatan yang berkesinambungan.
PEnutupPemasaran sosial mengenai urgensi pendidikan anak di keluarga ini digulirkan supaya masyarakat menyadari kembali peran penting yang perlu dijalani oleh orang tua. Orang tua juga perlu disadari kembali bahwa proses peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak menjadi tanggung jawab institusi pendidikan sepenuhnya. Sifat disiplin, keuletan, kejujuran, kerja keras, akan lebih tertanam di dalam diri seseorang apabila sekolah mengajarkannya di ruang kelas dan orang tua telah memberikan contoh kepada anaknya sejak anaknya kecil. Apabila setiap orang tua dengan peran apapun—baik guru, pejabat, petugas kebersihan–berlomba-lomba untuk mau dan mampu memberikan contoh yang terbaik kepada anaknya supaya anaknya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan tidak ada lagi pekerja yang malas, tidak jujur atau mengambil yang bukan haknya. Negara ini pun dapat bangkit dan maju karena hampir semua individu yang ada di dalamnya menyadari bahwa ia-lah yang pertama harus bangkit dan maju, mengukir hari-harinya dengan perilaku terbaik yang dapat dilakukannya. Jadi, jangan tunggu lagi. Indonesia harus segera bangkit. Jadikan keluarga-keluarga di Indonesia menjadi taman pendidikan yang indah bagi anak-anak. Kemudian hidupkan serta aplikasikan sebuah slogan: keluargaku adalah sekolahku, orangtuaku adalah guru pertamaku.  DAFTAR PUSTAKA BUKUAdi, I.R. (2003). Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Adi, I.R. (2003). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jakarta: Lembaga Penerbit FISIP UI Press. Green, L.W. dan Kreuter, M.W. (1991). Health promotion planning: An educational and environmental approach. London: Mayfield Publishing Company. Kotler, P. dan Roberto, E.L.(1989). Social marketing: Strategies for changing public behavior. New York: The Free Press. JURNALSekar, D.A.C (2007). Penindasan (bullying) di sekolah. Jurnal Ilmu kesejahteraan Sosial, Jilid 5, no. 1, p.61-80.  ARTIKELWeinreich, N.K. (tt.a). What is social marketing. diakses pada tanggal 30 januari 2006. http://www.social-marketing.com/whatis.html.   KARYA AKADEMISViciawati, S. (2002). Program Pengembangan Masyarakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan. Program Sarjana Universitas Indonesia Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. Viciawati, S. (2002). Pendidikan Seksualitas untuk Anak Melalui Pemasaran Sosial Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Child Sexual Abuse. Program Pascasarjana Universitas Indonesia Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: